INDO24JAM.ID, Gorontalo – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kepala BKKBN, Wakil Koordinator Regional Badan Gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta para pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025, dan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Plt. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, dalam laporannya menyampaikan bahwa melalui Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPS, telah diselenggarakan Survei Monev Program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Survei ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni Tahap I pada Juni 2025 dan Tahap II pada November 2025.
Tujuan utama survei ini adalah untuk mengukur dampak Program MBG terhadap aspek kesehatan (gizi), pendidikan, ekonomi, serta kemiskinan pada para penerima manfaat.
“Melalui rapat evaluasi ini, kami berharap dapat meninjau kembali hasil pelaksanaan survei Tahap I dan II, sekaligus membangun sinergi dan koordinasi yang lebih efektif,” ungkap Dwi Alwi Astuti.
Dalam paparannya, Plt. Kepala BPS juga menyampaikan bahwa cakupan survei mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supplier penyedia bahan baku, sekolah, rumah tangga, serta siswa penerima program MBG. Berdasarkan hasil Survei Monev MBG Tahap II hingga Oktober 2025, layanan SPPG telah hadir di lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Dari sisi target layanan, SPPG masih didominasi oleh sekolah dan posyandu, masing-masing berkontribusi 66,67 persen, sementara layanan yang hanya menyasar sekolah mencapai 33,33 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan posyandu masih menjadi fokus utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo yang juga Ketua Satgas MBG, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program MBG sebagai program prioritas nasional perlu mendapatkan pengawasan yang ketat, terutama karena berkaitan dengan gizi dan kesehatan anak.
Ia mengungkapkan bahwa saat melakukan inspeksi mendadak di beberapa SPPG dan sekolah, ditemukan sejumlah persoalan, salah satunya makanan yang dibiarkan transit di atas karpet—padahal standar pelayanan mewajibkan penggunaan meja untuk mencegah kontaminasi.
“Temuan seperti ini masih memerlukan perhatian serius dari penyedia layanan maupun pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Idah Syahidah berharap hasil survei Monev ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola program, menyempurnakan mekanisme distribusi, meningkatkan kualitas menu, serta memperkuat kolaborasi antar-instansi. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai tujuan utamanya secara optimal.
