INDO24JAM.ID, Gorontalo – Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Tercatat, lapangan usaha pertanian menyumbang 20,23 persen terhadap struktur ekonomi regional, dengan kontribusi utama berasal dari subsektor pertanian dan perikanan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bank Indonesia (BI) se-Sulampua yang mengangkat tema “Swasembada dan Hilirisasi Pangan di Sulampua”, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, ini menjadi forum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mendukung agenda swasembada dan hilirisasi pangan sebagai bagian dari visi pembangunan nasional Asta Cita.
Selain kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, sektor pertanian Sulampua juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,76 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan III 2025. Tren ini dinilai menjadi sinyal optimistis bagi penguatan ekonomi kawasan pascapandemi.
Dalam Rakorwil tersebut disepakati bahwa swasembada pangan perlu diwujudkan melalui strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan. Sementara itu, hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan.
Meski demikian, Bank Indonesia mencermati masih adanya sejumlah tantangan dalam proses hilirisasi, seperti keterbatasan kapasitas produksi dan minimnya fasilitas pascapanen. Berdasarkan asesmen BI di wilayah Sulampua, terdapat lima komoditas prioritas yang perlu didorong hilirisasinya, yakni beras, cabai, bawang merah, perikanan, dan jagung.
Untuk mempercepat pelaksanaan program serta mengatasi berbagai bottleneck tersebut, BI mendorong tiga fokus penguatan utama. Pertama, penguatan sisi hulu yang terintegrasi hingga hilir guna menciptakan rantai nilai yang efisien dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek literasi dan kapabilitas digital untuk mendukung produktivitas, akses pasar, serta pembiayaan. Ketiga, penguatan sinergi lintas pihak antara pemerintah daerah, BI, dan otoritas terkait guna memastikan keselarasan kebijakan serta percepatan implementasi di lapangan.
Melalui Rakorwil ini, diharapkan rekomendasi kebijakan dan langkah aksi yang dihasilkan dapat diterapkan di seluruh provinsi kawasan Sulampua. Dengan demikian, swasembada dan hilirisasi pangan tidak hanya menjadi agenda strategis, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
