INDO24JAM.ID, Gorontalo – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu 05 Agustus 2025 menunjukkan dinamika bursa kerja di Provinsi Gorontalo.
Meskipun jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, indikator utama seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencatatkan pergerakan yang perlu diwaspadai.
Plt. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti saat merilis berita resmi statistik mengungkapkan/ Jumlah penduduk usia kerja di Gorontalo pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 946.299 orang. Dari jumlah tersebut, partisipasi angkatan kerja menunjukkan sedikit penurunan.
“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,66 persen poin, mencapai 69,29 persen pada Agustus 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikit penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan). Ujar Dwi”.
Meskipun TPAK menurun, jumlah penduduk yang benar-benar bekerja bertambah menjadi 633.263 orang, naik sebanyak 1.079 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Data menunjukkan adanya perbaikan tipis dalam kualitas pekerjaan, terutama pada sektor formal, Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal mencapai 38,86 persen (setara 246.112 orang), angka ini naik 0,31 persen poin dari Agustus 2024.
Sementara itu, terjadi pergeseran menarik pada status pekerjaan tidak penuh waktu: persentase setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam/minggu dan masih mencari pekerjaan) turun sebesar 1,67 persen poin.
“Sebaliknya, persentase pekerja paruh waktu (bekerja kurang dari 35 jam/minggu namun tidak mencari pekerjaan lain) naik sebesar 2,21 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Tegas Dwi”.
Di tengah pertumbuhan jumlah pekerja, tingkat pengangguran terbuka di Gorontalo justru menunjukkan peningkatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat 3,42 persen.
Angka ini naik sebesar 0,29 persen poin dibandingkan posisi Agustus 2024. Kenaikan TPT ini mengisyaratkan bahwa meski lapangan kerja bertambah, pertumbuhan angkatan kerja yang mencari pekerjaan tidak sepenuhnya terserap, atau jumlah pencari kerja baru lebih banyak dari ketersediaan pekerjaan.
Data ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menambah lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi dan penyerapan tenaga kerja secara optimal.
